GAMBARAN PENERAPAN e-PURCHASING DALAM PENGADAAN OBAT DI INSTALASI FARMASI DINAS KESEHATAN KALIMANTAN BARAT
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Pengadaan obat secara e-Purchasing bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efektifitas
dan efisiensi proses pengadaan obat yang berarti dengan sistem tersebut maka dalam proses
pengadaan obat dapat meningkatkan keterbukaan, tingkat keberhasilan dan ketepatan dalam
memenuhi kebutuhan obat di Fasilitas Kesehatan. Sebagai sistem pengadaan obat yang baru,
sistem e-Purchasing lebih mudah dalam pemesanan pengadaan obat, namun kemudahan
yang dimaksud ternyata ada berbagai macam hambatan dalam pelaksanaannya. Terjadi
fenomena yang dianggap sebagai hambatan dalam peningkatan realisasi ketersediaan obat
dan vaksin sesuai yang diamanatkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Tujuan penelitian ini
adalah menggambarkan penerapan e-Purchasing dalam pengadaan obat di Instalasi
Farmasi Provinsi Kalimantan Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan e-Purchasing memberikan
kemudahan untuk dilaksanakan. e-Purchasing juga efektif dalam mengendalikan
pengeluaran anggaran negara dalam membelanjakan barang milik negara. Kendala
pelaksanaan ditemukan kurangnya koordinasi antara Perencana dengan pejabat pengadaan
dalam pemesanan obat.
Article Details
References
Agustio, Leo. 2012. Dasar –dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
Andrianto, Nico. 2007. Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government. Malang: Banyumedia Publishing.
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
---------------------. 2008. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Bina Aksara.
BPOM RI. 2014. Peraturan Kepala BPOM No. H.K. 03.1.34.11.12.2517 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB. Jakarta
Charles, O.Jones. 1994. Pengantar Kebijakan Publik, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Depkes RI. 2002. Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar. Jakarta.
Depkes RI.2009. Undang – Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta.
Djojoesoekarto, Agung. 2008. E-Procurement di Indonesia, Pengembangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Jakarta: Kemitraan.
Dunn, William.1994. Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Edisi Kedua Penerjemah Somadra Wibawa dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Ghiani, G., Laporte, G., & Musmanno, R., 2004, Introduction to Logistics Systems Planning and Control. England: John Wiley.
Idrus, M. 2009. Metode penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama.
Indonesia. 2005. Prinsip Dasar Kebijakan & Kerangka Hukum Pengadaan Barang & Jasa. Jakarta: Indonesian Procurement Watch.
Marshall, C., Rossman, G. B. 2011. Primary Data Collection Methods Designing Qualitative Research. Los Angeles, CA: SAGE.
Masyhuri and Zainuddin, M. 2008. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif. Bandung: Refika Aditama
Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber
Tantang Metode-Metode Baru. Jakarta:UI Press.
Moleong, J.L. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Rosdakarya
Miles, Mattew B dan Amichael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi, Rohisi. Jakarta: Universitas Indonesia.
Nazir, M. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia: Jakarta.
Nugraha, Riant. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta. PT. Elex Media Kumputindo
--------------------, 2014. Kebijakan Publik di Negara – negara Berkembang. Penerjemah Rianayati Kusmini P. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta
Kemenkes RI. 2006 Peraturan Menteri Kesehatan No. 189/Menkes/SK/III/2006. tentang Kebijakan Obat Nasional. Jakarta.
Kemenkes RI. 2013. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 48 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat dengan Prosedur E-Purchasing Berdasarkan E-Catalogue. Jakarta.
Kemenkes RI. 2014. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik ( E-Catalogue). Jakarta
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), 2018. Petunjuk Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik Produk Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta.
LKPP. 2015. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 14 Th. 2015 tentang E-Purchasing. Jakarta.
Putra, Nusa & Hendarman, 2012. Metodologi Penelitian Kebijakan Publik. Bandung: Remaja Rosdakarya
Sanapiah Faisal. 2001. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Satori, Djam’an., dan Aan Komariah. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
Sekr Kab RI. 2015. Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta.
Straus, Anselm & Juliet Corbin , 1987. Dasar – Dasar Penelitian Kualitatif, Cetakan Ketiga. Penerjemah Shodiq M & Imam Muttaqien, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi, Bandung, Alfabeta
-------------. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:
Penerbit Alfabeta.
--------------.2007. Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta, cv
-------------,2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS.
Wahab S. A. 1990. Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Whitney, F. 1960. The Element Of Research. New York :Prentice-Hall, Inc